peraturankepala desa karang agung tentang pelaksanaan pelestarian sumber mata air serta pengelolaan dan pemanfaatan air bersih Jadi yang Pertama Berkomentar Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
BERDASARKANUU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Dalam skripsi ini penulis, menguraikan rumusan masalah, antara lain: (1) Apakah pada Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009 yang dibuat tanggal 15 Desember 2009. BUMDes dibentuk didasarkan karena amanat UU dan Permendes
Silahkanbaca artikel Contoh Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Sampah (draft) ini selengkapnya di Ekonomi Desa maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tebat Monok tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah; kenyamanan, dan kebersihan. Pasal 15 (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan
PEMERINTAHKABUPATEN SIGI KECAMATAN GUMBASA DESA SIMORO Alamat : Jalan Poros Palu-Kulawi KM 43 Kode Pos 94364 PERATURAN DESA SIMORO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 0 PEMERINTAH KABUPATEN SIGI KECAMATAN GUMBASA DESA SIMORO Alamat : Jalan Poros Palu-Kulawi KM 43 kode Pos 94364 PERATURAN DESA SIMORO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR
Sengajasaya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa [download ] Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa [download] ⇒ Tahun 2015 :
Submittedby: , On: Jul 16, 2019 @ 12:45 PM IP: Judul artikel eJournal: Studi Tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Pengarang (nama mhs): Adolfus Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pengelolaan air bersih dan faktor yang mendukung dan menghambat
adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Burat tentang Pengelolaan Pasar Desa; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
d6iMSTw. s3l3uczswo.pages.dev/575s3l3uczswo.pages.dev/29s3l3uczswo.pages.dev/486s3l3uczswo.pages.dev/288s3l3uczswo.pages.dev/432s3l3uczswo.pages.dev/79s3l3uczswo.pages.dev/491s3l3uczswo.pages.dev/783
peraturan desa tentang pengelolaan air bersih